Salah satu kewajiban yang mesti disampaikan Kepala Desa di setiap akhir Tahun Anggaran adalah membuat Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ada 3 bentuk laporan yang wajib disampaikan Kepala Desa di akhir Tahun Anggaran  berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 yakni; LPPD, LKPPD dan IPPD.

1. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) merupakan laporan Kepada Desa yang wajib disampaikan di akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui camat secara tertulis. Laporan ini disampaiakan paling lambat tiga bulan setelah Tahun Anggaran berjalan.
2. LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) merupakan laporan Kepala Desa yang wajib disampaikan kepada BPD secara tertulis dan dilakukan di akhir Tahun Anggaran atau paling lambat tiga bulan setelah Tahun Anggaran berjalan.
3. IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa) merupakan laporan yang disampaikan Kepala Desa kepada masyarakat baik secara tertulis atau lisan atau melalui medya sosial lainnya. Laporan ini pun disamapaikan di akhir Tahun Anggaran atau paling lambat tiga bulan setelah Tahun Anggaran berjalan.

Dalam kesempatan musdus di tiga dusun yang ada di Desa Tapenpah, Kepala Desa Tapenpah menyampaikan Informasi Penyelenggaraan  Pemerintah Desa (IPPD), setelah menyerahkan dokumen LPPD Kepada Bupati  melalui camat dan LKPD kepada BPD Desa Tapenpah. Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini disampaika guna menjadi acuan penyerapan aspirasi  warga masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai kegiatan yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya.

          Kegiatan musdus yang difasilitasi oleh KPMD dan BPD berjalan cukup alot. Didahului dengan meriviw RPJMDes Tahun 2020-2026, seluruh usulan masyarakat dari tiga dusun dirampung sebagai bagian dari pra musdes untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2025. Masing-masing dusun menyampaikan usulan kegiatannya dengan mengacu pada dokumen RPJMDes tahun 2020-2026 dan potensi yang ada di wilayah dusunnya. Kegiatan dusun ditutup dengan santap malam bersama.